Konflik Konservasi

 Tulisan diambil dari Target Kinerja Pribadi, Mata Kuliah Manajemen Konflik II, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), Sekolah Pascasarjana UGM

Konsep III. Tantangan Manajemen dan Resolusi Konflik Konservasi di Indonesia dan Peran MPRK

Konflik Konservasi

Pembelajaran mengenai konflik konservasi didasari oleh definisi yang dikemukakan oleh  Redpath et al., (2013) yaitu konflik konservasi adalah situasi yang terjadi dimana dua atau lebih pihak yang masing-masing memiliki opini yang kuat mengenai objek konservasi yang saling berbenturan. Definisi ini memahami konflik konservasi secara mendasar terjadi antara manusia¹. Salah satu yang menarik dan paling banyak terjadi di Indonesia adalah konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi.

 Konflik pengelolaan kawasan konservasi seharusnya dikelola dalam bentuk manajemen konflik agar dalam pengelolaan kawasan tersebut dapat terus berjalan secara optimal. Pendekatan ini cenderung dipilih karena tidak seperti konflik-konflik yang lainnya, kebanyakan konflik konservasi bersifat komplek dan jangka panjang dan boleh jadi tidak pernah teresolusi sepenuhnya. Kebanyakan konflik hanya dapat dikelola dengan berbagai cara agar tidak menimbulkan akibat yang merusak (Walker dan Daniels, 1997 dalam Niemaela et al., 2005) ² sehingga konflik konservasi tidak dapat dipahami hanya dari satu paradigma saja, tetapi membutuhkan pendekatan konsep yang terintegrasi dari berbagai bidang ilmu termasuk ilmu alam, ilmu sosial dan kemanusiaan  (Redpath et al., 2013). Integrasi berbagai bidang ilmu merupakan tantangan dalam efektifitas manajemen konflik konservasi. Selain itu konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi lebih bersifat jangka panjang, yaitu sepanjang fungsi kawasan tersebut masih dibutuhkan oleh manusia sebagai sistem penyangga kehidupan.

Redpath et al. (2013) menggambarkan sebuah panduan mengenai peta jalan untuk manajemen konflik konservasi yang efektif dimana proses tersebut melibatkan ilmuwan bidang sosial dan bidang ekologi bersama dengan parapihak, penentu kebijakan dan mungkin juga mediator.

Kajian konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi menjadi sangat menarik dan menantang terkait derajat kompleksitas sistem yang dikaji, dengan tuntutan untuk dapat mengurai kompleksitas sistem sosial-ekologi dalam pengelolaan kawasan konservasi yang meliputi analisa kebijakan, valuasi kawasan, analisa sosial masyarakat, analisa konflik pengelolaan sebagai unsur-unsur dalam perangkat manajemen konflik yang dibangun. Dengan demikian kajian mengenai konflik konservasi dapat memperkaya kajian konflik dengan kekhasan tersendiri.

Bahan Bacaan :

¹  Redpath, S.M., Young, J., Evely, A., Adams, W.M., Sutherland, W.J., Whitehouse, A., Amar, A., Lambert, R.A., Linnell, J.D.C., Watt, A., Gutierrez, R.J. 2013. Understanding and Managing Conservation Conflicts. Trends in Ecology and Evolution (28).

²  Niemela, J., Young, J., Alard, D., Askasibar, M., Henle, K., Johnson, R., Kurttila, M., Larsson, T., Matouch, S., Nowicki, P., Paiva, R., Portoghesi, L., Smulders, R.2005.Identifying, managing and monitoring conflicts between forest biodiversity conservation and other human interests in Europe. Forest Policy and Economics (7), 877 – 890.

Konflik Lingkungan dalam Kerangka Keamanan Lingkungan

Kembali bercerita....setelah sekian lama.......memindahkan beberapa tulisan untuk menata arsip..... dari tulisan penugasan Target Kinerja Pribadi, Mata Kuliah Manajemen Konflik II, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), Sekolah Pascasarjana UGM

Konflik Lingkungan dalam Kerangka Keamanan Lingkungan

“......Memahami hubungan sebab akibat, jika ada, antara faktor lingkungan dan konflik memerlukan penteorian tentang hubungan keduanya dan kemudian menjadikannya dalam uji empiris.¹ .......”

“........Sayangnya, kajian mengenai keamanan lingkungan khususnya dibatasi pada penteorian mereka mengenai konflik dan kurang maju mengenai penerapan empirisnya.¹ .......”

“........ Kebanyakan hubungan-hubungan antara faktor lingkungan dan konflik kekerasan muncul secara tidak langsung sebagai proses kumulatif, dan sehingga pengambil keputusan tidak dapat menunggu sampai kontroversi konseptual dibereskan atau kekerasan terjelaskan. Jika faktor lingkungan menjadi penting untuk pecahnya konflik, maka tindakan harus diambil dengan cepat.¹ .......”

Diehl dan Gleditsch (2001)

Ketiga pernyataan Diehl dan Gleditsch (2001) tersebut diatas, digunakan untuk menggambarkan konflik lingkungan dalam kerangka keamanan lingkungan. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, tampak bagaimana dasar pola penanganan konflik lingkungan yang bahkan sampai saat ini masih digunakan, yaitu “manajemen kebakaran” sehingga seringnya ketika api sebagai manifestasi konflik sudah muncul, baru air disiramkan. 

Aspek-aspek konflik lingkungan bersifat tidak langsung dan ketika kekerasan muncul sebagai akibatnya, maka aspek-aspek tersebut sudah mewujudkan diri sebagai hasil dari proses yang kumulatif. Itulah tantangan dalam mempelajari konflik lingkungan, mungkin dapat dianalogikan seperti “ menyuarakan sesuatu yang tidak bersuara” atau “memberi wujud pada sesuatu yang tidak berbentuk”. Yang dapat dilakukan hanyalah melakukan “framing” atau memberikan kerangka dan itupun bukanlah proses yang mudah. Belum lagi mengurai unsur-unsurnya dan bagaimana  antar unsur  itu  berhubungan.  Dengan  demikian  kompleksitas  konflik lingkungan merupakan sifat alami, Pompe dan Rinehart (2002) sudah memberikan penekanan bahwa permasalahan-permasalahan lingkungan yang kompleks tidak dapat diselesaikan dengan bidang-bidang yang terspesialisasi².

Untuk memperkaya wacana “framing” untuk mempelajari konflik lingkungan dalam kerangka keamanan lingkungan, pernyataan Buzan et. al. (1998) menjadi sangat menarik untuk di dalami, yaitu :

“............ Salah satu ciri yang mencolok dari keamanan lingkungan adalah keberadaan dua agenda yang berbeda : agenda ilmiah dan agenda politik. Meskipun keduanya saling tumpang tindih dan membentuk masing-masing di tiap bagian, agenda ilmiah memiliki tipikal melekat pada keilmuan (utamanya ilmu alam) dan aktivitas di luar pemerintahan. Hal ini dibangun diluar inti politik, utamanya oleh ilmuwan dan institusi penelitian, dan memberikan daftar masalah-masalah lingkungan yang akan atau memiliki potensi menghambat evolusi peradaban saat ini. Agenda politik pada dasarnya kepemerintahan dan antar pemerintahan. Hal ini terdiri dari proses pengambilan keputusan publik dan kebijakan publik yang ditujukan untuk bagaimana mencapai kesepakatan berkaitan dengan perhatian terhadap lingkungan.³ ....”

“........ Jelas sekali, agenda ilmiah – seperti juga agenda politik – adalah konstruksi sosial, meskipun sebuah agenda yang berbeda. Agenda ilmiah adalah tentang kewenangan melakukan penilaian ancaman untuk gerakan mengamankan atau menidakamankan, sedangkan agenda politik berhubungan dengan penyusunan perhatian pada ruang publik tentang gerakan ini dan alokasi kolektif yang artinya kesepakatan yang mana yang sesuai dengan isu yang diangkat.³ ........”

 Kompleksitas dan keluasan konflik lingkungan menimbulkan debat berkepanjangan baik di tataran konsep, teori maupun praktek. Oleh karena itu tiap sektor dapat memunculkan pencitrannya terhadap konflik lingkungan sesuai sisi pandangnya masing-masing sehingga sangat menarik untuk terus dikembangkan sebagai kajian tersendiri maupun sebagai kajian antar bidang.

Pustaka

¹ Diehl, Paul F., Gleditsch, Nils Petter.2001.Environmental Conflict. Westview Press. Perseus Books Groups.hal 1 – 9

²  Pompe, Jeffrey J., Rinehart, James R.2002.Environmental Conflict. In Search of Common Ground. State University of New York Press. hal 1 – 14.

³ Buzan, B., Ole Weaver dan Jaap De Wilde.1998.Security. A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publishers. Boulder London. hal 71 – 72.